JAKARTA — Dr. Sudaryono, Eng., M.M., MBA resmi memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi babak baru bagi lembaga yang berada di garis depan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak hari pertama menjabat, Sudaryono langsung memberikan sinyal bahwa kepemimpinannya akan menitikberatkan pada pembenahan tata kelola, pengawasan, dan transparansi. Usai pelantikan, ia langsung mengumpulkan jajaran pimpinan dan pejabat BGN untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi lembaga sekaligus memastikan program MBG tetap berjalan.
Tiga Prioritas: Korupsi, Tata Kelola dan Transparansi
Salah satu gebrakan awal Sudaryono adalah menetapkan tiga prioritas pembenahan BGN, yakni memberantas korupsi, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan transparansi.
Arah tersebut menunjukkan bahwa Sudaryono tidak hanya ingin mengejar perluasan penerima manfaat MBG, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang lebih kuat di balik program berskala nasional tersebut. BGN bahkan menegaskan akan menindak pelanggaran internal maupun pelanggaran yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar akan mendapatkan tindakan tegas. Langkah ini penting mengingat dapur SPPG menjadi titik utama dalam proses penyediaan makanan untuk penerima manfaat MBG.
Turun Langsung ke Dapur dan Sekolah
Tidak berhenti pada rapat di kantor, Sudaryono memilih turun langsung ke lapangan. Pada hari ketiga setelah menjabat, ia meninjau SPPG dan sekolah di Kota Bogor.
Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, standar kebersihan hingga mekanisme distribusi MBG kepada penerima manfaat. Pendekatan ini menunjukkan upaya Sudaryono untuk melihat persoalan program dari sisi pelaksanaan di lapangan.
MBG Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah agenda pembenahan, Sudaryono memastikan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola tidak boleh mengurangi komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Menurut BGN, MBG bukan hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi memperkuat perekonomian daerah melalui keterlibatan berbagai sektor dalam rantai pasok pangan.
Transparansi Jadi Tantangan Besar
Salah satu perhatian Sudaryono adalah memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan program. Dalam rapat pimpinan pertamanya, ia menegaskan bahwa kepala BGN maupun keluarganya tidak menguasai SPPG atau dapur MBG.
Ia juga menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi intimidasi ataupun pihak yang mengatasnamakan kerabat untuk menekan pengelola program di lapangan.
Baru Awal, Tantangan Masih Panjang
Meski langkah awal Sudaryono terlihat cukup agresif, kinerja kepemimpinannya masih terlalu dini untuk dinilai secara menyeluruh. Ia baru mulai menjabat pada 22 Juli 2026.
Namun, arah kebijakan yang ditunjukkan dalam pekan-pekan pertama sudah memberikan gambaran bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan akan menjadi salah satu ciri utama kepemimpinannya di BGN.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan apakah agenda tersebut mampu menghasilkan perbaikan nyata di lapangan: mulai dari kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, hingga transparansi pengelolaan SPPG.
Dengan skala MBG yang sangat besar, keberhasilan Sudaryono sebagai Kepala BGN pada akhirnya tidak hanya akan diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif program tersebut memberikan manfaat gizi kepada masyarakat sekaligus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel.