TOTALITASNEWS.COM – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisahkan titik mula yang membawanya memasuki gelanggang politik. Ia menegaskan, langkah tersebut bukanlah buah dari hasrat memburu jabatan atau memupuk ambisi kekuasaan. Ada dorongan lain yang jauh lebih personal: petuah sang ayah serta pengalaman berhadapan dengan tekanan dari oknum pejabat.
Kisah tersebut disampaikan Ahok ketika berdialog bersama akademisi Rhenald Kasali dalam program Cafe Berisi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Rhenald Kasali pada Jumat (14/8/2026).
Sebelum namanya dikenal luas sebagai figur politik, Ahok rupanya terlebih dahulu berkutat di ranah bisnis. Ia membangun usahanya dari dunia industri hingga berhasil mendirikan sebuah pabrik. Bagi Ahok, keberhasilan itu bukan sekadar pencapaian material.
Ia memandang keberadaan perusahaan juga membawa konsekuensi sosial. Ketika roda bisnis mulai berjalan, Ahok berupaya memberikan penghasilan yang layak kepada para pekerja sekaligus menyediakan perlindungan berupa asuransi. Baginya, memberi ruang bagi karyawan untuk bekerja dengan kesejahteraan yang pantas merupakan bentuk kontribusi yang nyata.
Namun, perjalanan di dunia usaha kemudian mempertemukannya dengan pengalaman yang membuat pandangannya terhadap politik berubah. Tekanan yang datang dari oknum pejabat menjadi salah satu pengalaman penting yang turut menggeser arah langkahnya.
Di titik itulah nasihat sang ayah memperoleh makna yang semakin kuat. Keputusan Ahok untuk memasuki politik akhirnya tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari rangkaian pengalaman, pertimbangan, dan dorongan untuk menghadapi persoalan yang sebelumnya ia temui ketika menjalankan usaha.
Dengan latar belakang sebagai pengusaha, Ahok membawa perspektif yang berbeda ketika memasuki ranah pemerintahan. Ia telah merasakan langsung bagaimana keputusan pejabat dapat berkelindan dengan aktivitas dunia usaha dan kehidupan para pekerja.
Kisah tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Ahok sebelum kemudian dikenal sebagai salah satu figur politik Indonesia yang kerap menyampaikan pandangan secara lugas dan tanpa banyak basa-basi.
Kendati demikian, Ahok mengakui bahwa pada masa itu dirinya belum memiliki ketertarikan untuk berkecimpung di ranah politik. Dunia politik justru ia pandang sebagai arena yang sarat persoalan dan berbagai kepentingan.
Sikap tersebut kemudian mendapat sanggahan dari sang ayah. Alih-alih sekadar mendorongnya terjun ke politik, sang ayah melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Ahok berpikir ulang: sejauh mana seorang pengusaha mampu memberi manfaat bagi masyarakat jika kontribusinya hanya bertumpu pada kekayaan pribadi?
Pertanyaan itu menjadi semacam cermin bagi Ahok. Kekayaan memang dapat digunakan untuk membantu sebagian orang, tetapi daya jangkaunya tetap memiliki batas. Dari sinilah muncul perenungan mengenai cara memperluas manfaat agar tidak berhenti pada lingkup usaha atau kemampuan finansial pribadi semata.
“Kamu kalau jadi orang kaya, mau enggak tiap bulan kasih Rp 1 miliar bantu orang miskin? Kalau anggap Rp 1 miliar kamu bantu orang, waktu itu UMP cuma Rp 500.000, kamu cuma bisa bantu 2.000 keluarga. Uangmu habis,” kata Ahok menirukan ucapan ayahnya.
Menurut Ahok, sang ayah kemudian menerangkan bahwa menjadi pejabat memiliki ruang pengaruh yang jauh lebih lebar dibandingkan sekadar mengandalkan kekuatan finansial sebagai pengusaha. Seorang pejabat, melalui kebijakan yang dirancang secara tepat, dapat menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraannya.
Bagi sang ayah, persoalannya bukan semata-mata tentang seberapa besar uang yang dimiliki seseorang. Ada dimensi kekuasaan kebijakan yang mampu menjangkau kehidupan masyarakat dalam skala lebih luas. Keputusan yang dibuat di ruang pemerintahan dapat membuka peluang, mengubah tata kelola, bahkan menentukan arah kehidupan ekonomi banyak orang.
Petuah tersebut juga menyentuh persoalan kesenjangan posisi antara masyarakat biasa, kalangan pengusaha, dan pejabat. Ahok mengungkapkan bahwa sang ayah berusaha memperlihatkan adanya perbedaan daya tawar di antara ketiga kelompok tersebut.
Untuk menggambarkan relasi itu, sang ayah mengutip sebuah pepatah Tiongkok kuno yang membicarakan kedudukan orang miskin, orang kaya, dan pejabat. Pepatah tersebut menjadi cara sederhana untuk menjelaskan bahwa kekayaan dan jabatan memiliki pengaruh yang berbeda dalam menentukan seberapa luas seseorang dapat mengubah keadaan di sekitarnya.
Bagi Ahok, petuah tersebut kemudian menjadi salah satu bahan renungan penting dalam menentukan langkahnya. Dunia politik yang sebelumnya ia anggap penuh persoalan mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda: bukan semata sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai ruang untuk menghasilkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang.
“Bapak saya bilang, ‘Lu lupa pepatah Tiongkok kuno. Orang miskin enggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya jangan nantang pejabat, bang. Lu kalau mau bantu orang miskin (dan) nantang pejabat, jadi pejabat lu!'” ujar Ahok.
Nasihat yang pernah disampaikan sang ayah akhirnya menemukan relevansinya dalam pengalaman Ahok sendiri ketika masih berkutat di dunia usaha. Apa yang semula terdengar seperti petuah sederhana perlahan berubah menjadi pelajaran yang ia rasakan secara langsung.
Pada 2003, pabrik yang telah dibangunnya terpaksa berhenti beroperasi setelah Ahok menghadapi tekanan dari oknum pejabat yang disebutnya korup. Ia menegaskan, penghentian kegiatan usaha tersebut bukan lantaran bisnisnya mengalami kebangkrutan. Persoalannya justru berkaitan dengan tekanan yang datang dari lingkaran birokrasi.
Peristiwa itu memperlihatkan kepada Ahok adanya batas yang sulit ditembus seorang pengusaha ketika berhadapan dengan kekuasaan administratif. Modal, aset, dan kemampuan finansial ternyata tidak selalu cukup untuk menghadapi keputusan atau tekanan dari aparat pemerintahan.
Ahok mengakui dirinya sempat tersulut emosi menghadapi perilaku oknum pejabat tersebut. Akan tetapi, pengalaman itu pada akhirnya mendorongnya untuk melihat persoalan secara lebih jernih.
Ia menyadari bahwa kekayaan pribadi tidak serta-merta memberikan daya kuasa ketika berhadapan dengan aparatur negara. Seorang pengusaha dapat memiliki sumber daya ekonomi yang besar, tetapi tetap berada dalam posisi rentan apabila kebijakan birokrasi digunakan secara tidak semestinya.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi semacam titik balik dalam perjalanan pemikirannya. Petuah sang ayah yang sebelumnya mungkin terasa abstrak mendadak memiliki bentuk yang konkret.
Ahok mulai memahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara memiliki kekayaan dan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Kekayaan dapat digunakan untuk membangun usaha dan membantu orang lain, sedangkan kewenangan publik memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dalam memengaruhi kehidupan masyarakat.
Dari pengalaman pahit itulah, pandangan Ahok terhadap dunia politik perlahan mengalami pergeseran. Apa yang dahulu ia anggap sebagai ranah penuh persoalan mulai dipahaminya sebagai ruang yang memiliki daya ungkit besar—terutama ketika kekuasaan digunakan untuk membenahi kebijakan dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Aku pikir masuk akal juga, jadi pejabat baru bisa nolong orang miskin dan (orang) yang membutuhkan bantuan,” kata Ahok.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi pemantik yang mendorong Ahok mengambil keputusan untuk memasuki panggung politik. Ia menyadari bahwa kekayaan pribadi, sebesar apa pun nilainya, tetap memiliki pagar ketika berhadapan dengan regulasi, keputusan administratif, dan otoritas pemerintah.
Dari sana, Ahok mulai melihat politik melalui kacamata yang berbeda. Menurutnya, masuk ke dunia politik bukan sekadar upaya memperoleh jabatan, melainkan jalan untuk mendapatkan kewenangan dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan yang memiliki daya jangkau lebih luas.
Dengan berada di dalam pemerintahan, seseorang memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Bagi Ahok, kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan warga, terutama mereka yang membutuhkan akses terhadap bantuan dan perlindungan pemerintah.
Keputusan itu sekaligus menjadi konsekuensi dari pengalaman yang pernah ia alami sebagai pengusaha. Jika kekayaan hanya memberinya kemampuan untuk membantu dalam lingkup terbatas, maka kewenangan publik membuka kemungkinan untuk menghadirkan perubahan melalui kebijakan yang manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak orang.
Pada akhirnya, perjalanan Ahok dari dunia usaha menuju politik tidak berdiri sebagai ambisi personal semata. Pengalaman berhadapan dengan birokrasi serta nasihat sang ayah menjadi dua kepingan penting yang membentuk cara pandangnya tentang kekayaan, kekuasaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Pengalaman panjang sebagai pengusaha, ditambah tekanan yang pernah ia rasakan dari oknum pejabat, turut membentuk cara pandang Ahok terhadap arti kekuasaan. Baginya, kewenangan publik semestinya menjadi instrumen untuk memberi perlindungan dan membuka ruang kesejahteraan bagi masyarakat, bukan berubah menjadi alat untuk menindas, mengintimidasi, atau menyulitkan mereka.
SUMBER: wartaekonomi