
TOTALITASNEWS.COM, GOWA – Ruangan itu penuh dengan wajah serius. Tapi bukan karena rapat biasa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (13/10) pagi.
Hari itu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan: memonitor dirinya sendiri.
Mereka menyebutnya Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2025. Tapi sesungguhnya, ini adalah upaya menata ulang cara mereka berbagi informasi kepada publik.
“Evaluasi ini penting,” ujar Kepala Diskominfo-SP, Arifuddin Saeni, tanpa banyak basa-basi.
“Supaya pelayanan informasi publik di tiap perangkat daerah makin kuat dan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.” Kalimatnya sederhana. Tapi maknanya dalam.
Yang ingin dibangun bukan sekadar laporan, melainkan kesadaran bersama bahwa informasi publik bukan milik pemerintah — tapi hak rakyat.
Arifuddin menegaskan, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
Sebab, tanpa kesamaan pandangan, keterbukaan bisa berubah jadi sekadar slogan.
Target mereka jelas. Agar setiap PPID mampu menyediakan daftar informasi yang bisa — dan tidak bisa — dibuka untuk umum.
Agar dokumen informasi tahun 2025 benar-benar siap dievaluasi, diklasifikasi, dan dijadikan pijakan peningkatan kinerja.
Lalu, Sekretaris Daerah Gowa, Andy Azis, berdiri. Nada suaranya tegas, tapi tidak menggurui.
“Keterbukaan informasi adalah pilar penting pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia menekankan bahwa PPID bukan sekadar jabatan administratif. Tapi garda depan kepercayaan publik.
“Monitoring dan evaluasi ini adalah cermin. Dari situ kita tahu wajah kita sendiri,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, jangan jadikan Monev sebagai rutinitas. Jadikan ia sebagai refleksi.
“Temukan kekuatan kita, dan akui kelemahan kita,” ujarnya pelan.
Ada 60 peserta di ruangan itu. Mereka datang dari berbagai SKPD dan kecamatan.
Semuanya membawa satu misi: membuat pelayanan informasi publik di Gowa lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan.
Andy menutup dengan kalimat yang ringan tapi bermakna:
“Kalau kita kompak, Gowa bisa jadi contoh. Pemerintahan yang terbuka, bersih, dan dipercaya masyarakat.”
Di akhir acara, tidak ada sorak-sorai. Tidak juga tepuk tangan panjang. Yang tersisa hanyalah rasa ingin memperbaiki diri.
Karena, di tengah era serba digital, keterbukaan bukan lagi pilihan — tapi kewajiban. (Lutfi)






