TOTALITASNEWS.COM, SINJAI – Di tengah upaya menjaga kestabilan harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Pesan itu disampaikan Andi Jefrianto usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (11/11/2025) pagi.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.
Dari ruang kerjanya di Sinjai, Andi Jefrianto mengikuti rapat secara daring bersama jajaran terkait.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi bukanlah pekerjaan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen, termasuk sektor swasta.
“Perlu kita ketahui bersama, penanganan inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga pihak swasta, utamanya para pedagang penyuplai pangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di pasar.
Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Andi Jefrianto mengungkapkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Sinjai saat ini masih berada dalam kategori aman dan terkendali.
“Alhamdulillah, di Sulawesi Selatan tingkat inflasinya masih dalam tahap normal, termasuk di Kabupaten Sinjai,” tambahnya dengan optimis.
Dalam rakor yang juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, Bappenas, hingga pemerintah daerah, dibahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi dan strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai, keikutsertaan dalam rakor rutin ini menjadi bukti komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. (*)
