Proyek Strategis Nasional Rp4,1 Triliun Ini Jadi Harapan Baru Warga Gowa

TOTALITASNEWS.COM, GOWA — Proyek Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa terus menunjukkan kemajuan signifikan. Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) ini kini telah mencapai hampir 20 persen progres konstruksi dan ditargetkan rampung pada tahun 2028.

Kunjungan lapangan yang dilakukan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Selasa (21/10), menjadi bukti kuatnya sinergi lintas lembaga dalam mempercepat pembangunan bendungan senilai Rp4,1 triliun tersebut.

Simbol Kolaborasi dan Percepatan

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa Pemkab Gowa berkomitmen penuh mendukung penyelesaian pembangunan bendungan yang berlokasi di Kecamatan Manuju itu.

Alhamdulillah hari ini kita berdiskusi bersama Bapak Gubernur, Kajati Sulsel, dan BBWS untuk menyelesaikan seluruh permasalahan agar tidak menghambat proses pembangunan ini,” ujarnya.

Menurutnya, pembebasan lahan tahap keempat yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang ditargetkan rampung pada Februari 2026. Pemkab Gowa juga akan melakukan pemantauan lapangan secara rutin.

Insya Allah, kami akan turun memantau lapangan setiap dua bulan untuk memastikan progres berjalan baik dan sesuai target,” tambahnya.

Gubernur Dorong Akselerasi Konstruksi

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi terhadap percepatan proyek ini. Ia menilai pembangunan Bendungan Jenelata sangat vital untuk kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan pengendalian banjir.

Progresnya luar biasa, hampir 20 persen. Kami ingin akselerasi konstruksi ini terus dipacu, karena proyek ini bukan hanya infrastruktur air, tapi juga investasi jangka panjang bagi petani dan penggerak ekonomi lokal,” kata Andi Sudirman.

Ia menegaskan akan menjadwalkan rapat rutin dua bulanan bersama Bupati Gowa dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

Pendampingan Hukum Jadi Kunci

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, juga memuji kemajuan pembangunan Bendungan Jenelata. Ia menyebut proyek ini sebagai contoh kolaborasi efektif antara pemerintah dan lembaga hukum dalam menjaga transparansi serta mempercepat realisasi proyek nasional.

Saya sudah mendampingi pembangunan Jenelata hampir satu tahun enam bulan, dan sekarang progresnya luar biasa. Bahkan sudah hampir 20 persen,” ujarnya.

Agus menambahkan, dari total anggaran Rp4,1 triliun, sekitar Rp1 triliun sudah berputar di wilayah Gowa. Pendampingan Kejaksaan, katanya, sangat membantu dalam penyelesaian ganti rugi tanah agar proyek berjalan tanpa hambatan hukum.

Kalau masyarakat sejahtera, angka kriminal menurun. Bendungan ini bukan hanya proyek fisik, tapi investasi sosial yang akan mengairi 25 ribu hektare sawah, menampung 226 juta meter kubik air, dan membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.

Manfaat Besar untuk Pertanian dan Ekonomi Gowa

Dengan kapasitas tampung ratusan juta meter kubik air, Bendungan Jenelata akan menjadi salah satu bendungan terbesar di Sulawesi Selatan. Selain memperkuat sistem irigasi pertanian, bendungan ini juga diharapkan menjadi pengendali banjir di kawasan Gowa dan sekitarnya.

Proyek ini juga membawa potensi ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui sektor pertanian, perikanan air tawar, hingga pariwisata lokal.

Optimisme Menuju 2028

Sinergi antara Pemkab Gowa, Pemprov Sulsel, Kejati Sulsel, dan BBWS Pompengan Jeneberang menandai semangat gotong royong untuk memastikan proyek strategis nasional ini berjalan tepat waktu.

Bendungan Jenelata adalah masa depan Gowa. Ini bukan hanya tentang air, tapi tentang harapan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati Husniah Talenrang.

Dengan dukungan lintas sektor yang solid, Bendungan Jenelata diproyeksikan menjadi salah satu proyek infrastruktur air paling berpengaruh di wilayah Indonesia Timur — simbol nyata kemajuan Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. (LUTFI)